Konflik Suriah Pasca Arab Spring dan Kekerasan Terhadap Perempuan

Saat pemerintahan Presiden Bashar al-Assad dimulai, warga Suriah mengeluhkan berbagai macam persoalan terkait tingkat pengangguran yang cukup tinggi, banyaknya orang-orang yang korupsi, hingga terkekangnya warga karena kurangnya kebebasan berpolitik. Warga Suriah menaruh harapan besar terhadap rezim Bashar al-Assad ini, karena Presiden Bashar al-Assad dianggap cukup muda dan memiliki gerakan untuk melakukan reformasi pada sistem yang telah berlaku sebelumnya. Pada awalnya, Al-Assad memang melakukan berbagai reformasi yang cukup signifikan, salah satunya dengan cara meliberalisasi ekonomi di Suriah. Assad telah menjual beberapa perusahaan negara Suriah serta memberikan izin kepada pebisnis agar dapat mendirikan perusahan persis seperti milik negara (Hicham Bou Nassif, 2015, hlm. 771).

Namun, adanya reformasi yang dilakukan oleh Presiden Bashar al-Assad hanya menguntungkan keluarganya sendiri. Sehingga, terjadi berbagai krisis di Negara Suriah, banyak petani yang kehilangan mata pencahariannya akibat kekeringan, sehingga banyak warga Suriah yang meninggalkan tanah air mereka begitu saja pada tahun 2006. Mengutip dari Syntax Literate dalam media New York Times tahun 2010 bahwa kegagalan panen di Negara Suriah saat itu diperkirakan mencapai 75%, selain itu 85% ternak mati sehingga mengakibatkan adanya kelaparan di negara tersebut. Pada tahun itu juga, penduduk Suriah diperkirakan mengalami kemiskinan yang begitu ekstrem (Gulia Ichikaya Mitzy & Silfanny Zahirah, 2020, hlm. 1328).

Krisis yang terjadi di Suriah dinilai semakin parah. Tepat pada Maret 2011, warga Suriah memutuskan untuk melakukan demonstrasi besar-besaran yang menuntut adanya sistem pemerintahan demokrasi. Demonstrasi ini ternyata terinspirasi dari adanya The Arab Spring di berbagai negara kawasan Timur Tengah. Namun, adanya demostrasi damai ini ditanggapi lain oleh rezim Al-Assad. Al-Assad menggunakan kekerasan untuk merespons demonstrasi warga Suriah sehingga terjadi kerusuhan. Kerusuhan ini tentu saja berdampak pada tuntutan warga Suriah agar terjadinya pengunduran diri Presiden Bashar al-Assad. Adanya kekuatan pemerintah untuk menghentikan kerusuhan tersebut, malah mengakibatkan terbentuknya kekuatan dari para demonstran. Kemudian, kerusuhan terjadi di berbagai wilayah. Kubu oposisi menggunakan senjatanya dengan tujuan untuk membela diri dan mengamankan wilayah. Namun, hal inilah yang kemudian memicu adanya perang sipil di Negara Suriah yang tidak kunjung usai, sehingga mengakibatkan banyak pihak yang terlalu dalam ikut campur dan memiliki kepentingannya sendiri.

Adanya konflik yang berkelanjutan di Suriah berdampak pada krisis negara tersebut. Akibat dari konflik tersebut, warga asli Suriah harus mengungsi dan diusir dari rumah mereka sendiri pada tahun 2015. Banyak anak-anak Suriah yang tidak dapat mengenyam pendidikan, warga Suriah juga tidak memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti air minum yang memadai, makanan, dan pakaian. Selain itu, adanya krisis internal di Suriah ini mengakibatkan lahirnya kasus-kasus berbasis gender terhadap perempuan. Kaum perempuan di Negara Suriah setelah adanya konflik internal, mayoritas dari mereka hidup di lingkungan domestik yang terabaikan. Selain itu, konstruksi sosial masyarakat Suriah yang tergolong patriarki semakin mendukung adanya kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan di negara tersebut.

Eksploitasi dan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Bentuk Kejahatan Kemanusiaan

Negara Suriah merupakan salah satu negara yang di dalamnya terjadi kekerasan seksual yang berbasis gender, khususnya terjadi pada kaum perempuan di negara tersebut. Kekerasan seksual di negara ini dijadikan sebuah alat untuk menanamkan rasa takut yang amat sangat, untuk menghina, menghukum, bahkan hal ini dijadikan sebagai bagian dari ketertiban sosial di sana. Kekerasan seksual yang terjadi di Suriah, banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok yang dengan sengaja diutus oleh pemerintah. Kelompok-kelompok tersebut melakukan pemerkosaan, pelecehan seksual terhadap perempuan, penggerebekan rumah-rumah dengan tujuan untuk menangkap para demonstran yang dianggap sebagai pendukung oposisi. 

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan yang memang didasarkan pada kekuasaan yang tidak seimbang, baik secara sistematis maupun struktural. Di mana berupaya untuk terus mengeksploitasi sebagian besar struktur pada peran stereotip gender dan budaya patriarki yang telah melekat. Secara struktur, perempuan Suriah ditempatkan dalam posisi inferior, sehingga secara lebih jauh penggunaan kekerasan seksual menjadi sebuah kejahatan dan konsep yang dilakukan oleh pemerintah Suriah untuk menghancurkan kehormatan dan membuat keluarga korban merasa malu, karena pada dasarnya, di Suriah sendiri perempuan dijadikan sebagai tonggak kehormatan keluarganya. Jika dilihat secara struktural, konsekuensi dari kekerasan seksual juga dapat memperburuk kerentanan ekonomi para penyintas kekerasan, merusak status politik dan sosial, serta menghilangkan identitas politik mereka dengan mengucilkan dan membatasinya pada kategori korban.

Selain itu, adanya kekerasan dalam rumah tangga di Suriah bukanlah hal baru yang terjadi, bahkan hal ini menjadi sesuatu yang dianggap normal dan tertanam kuat dalam kebudayaan mereka. Adanya peningkatan kekerasan dalam rumah tangga ini, berdampak secara signifikan terhadap perempuan. Di mana perempuan harus bekerja di luar rumah dengan tujuan memiliki kontribusi dan menjadi tulang punggung keluarga. Adanya tekanan-tekanan secara psikologis dan peran kekuasaaan tradisional, peneliti anggap telah mengikis kapasitas kaum laki-laki untuk dapat mengelola dan menahan dirinya dari kemarahan terhadap perempuan. Tekanan yang dianggap mengganggu psikologis mereka akan dijadikan sebagai alasan untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan.

Di Suriah sendiri, para perempuan yang memegang peran sebagai satu-satunya pencari nafkah tidak memiliki tempat atau sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Mereka hanya mengandalkan bantuan dari lembaga internasional. Namun, adanya bantuan dari lembaga tersebut menjadi bumerang besar untuk perempuan yang berada di Suriah, karena para pekerja dari lembaga bantuan itu meminta mereka untuk menukar bantuan makanan dan minuman yang diberikan dengan imbalan layanan seksual dari para perempuan tersebut (BBC News, 2018). Selain itu, petugas lembaga bantuan akan mengusulkan pernikahan sementara kepada perempuan yang mendapatkan bantuan dengan janji bahwa persediaan makanan untuk mereka akan terpenuhi dan terus berlanjut (Jose Ciro Martinez & Brent Eng, 2016, hlm. 153). Jika para perempuan tersebut menolak untuk diajak berhubungan seksual atau melakukan pernikahan sementara, maka para petugas bantuan akan mengancamnya dengan tidak memberikan bantuan lagi kepada mereka. Sehingga, banyak di antara perempuan Suriah yang memang sengaja menghindari daerah penyaluran bantuan makanan, agar tidak mendapatkan pelecehan seksual, kekerasan, bahkan pemerkosaan.

Dilansir dari laporan penelitian Relief Web yang berjudul “Voices from Syria 2019 Assessment Findings of the Humanitarian Needs Overview” bahwa kekerasan, peleceham, pemerkosaan terhadap perempuan, baik dewasa, anak-anak, dan remaja terjadi di instalasi dan kamp-kamp pengungsian yang berada di sana. Disebutkan bahwa kamp tersebut merupakan tempat yang dianggap paling tidak aman untuk perempuan Suriah, karena bantuan yang diterima para pengungsi di kamp tersebut tidak secara gratis. Sebagian besar dari bantuan tersebut harus ada imbalan, baik dalam bentuk uang maupun layanan seksual untuk dapat menerima bantuan makanan. Banyak juga perempuan yang tidak melaporkan pelecehan yang terjadi pada mereka ini, dengan pertimbangan para perempuan tersebut hidupnya memang bergantung pada bantuan yang diberikan oleh lembaga-lembaga yang membantunya (UNFPA, 2019).

Banyaknya hambatan sosial terhadap pergerakan perempuan menjadi salah satu masalah keamanan yang perlu diperhatikan bersama. Berbagai penculikan dan kekerasan seksual terhadap perempuan telah menjadi bagian dari keprihatinan yang sama terkait dengan stigma dan kerusakan yang terjadi pada keluarga dan lingkungan di luar rumah (Nurvina Alifa, 2013). Sebelum terjadi krisis ekstrem di Suriah, kaum perempuan di negara tersebut telah mengalami berbagai tekanan karena tradisi dan norma budayanya. Adanya tradisi dalam menekankan kehormatan perempuan, dianggap sebagai pembatasan. Karena tujuan dari tradisi tersebut bukan untuk menjaga keamanan kaum perempuan di Suriah, tetapi untuk menjauhkan mereka dari berbagai kepentingan yang dianggap tidak penting, seperti gossip dan skandal. Di berbagai daerah juga, kelompok-kelompok ektrimis telah memberlakukan aturan yang sangat ketat untuk membatasi kaum perempuan dalam bergerak, dan hal ini telah terjadi sebelum terjadinya krisis yang menimpa Negara Suriah (Sam Cook, 2016, hlm. 104).

Eksploitasi dan kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat Suriah, dapat dikategorikan menjadi berbagai macam bentuk kekerasan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, kekerasan finansial atau ekonomi. Pertama, kekerasan fisik. Dalam hal ini, kekerasan fisik dapat berupa tindakan pemukulan, menendang, menginjak, melukai, bahkan membunuh seseorang. Kekerasan fisik ini dapat menimbulkan rasa sakit bahkan kematian. Kedua, kekerasan psikologis. Dalam lingkup ini, kekerasan yang dapat dirasakan dan diterima oleh kaum perempuan berupa tindakan ancaman, pelecehan, menguntit, dimata-matai hingga timbul rasa takut dalam dirinya. Ketiga, kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat berupa kekerasan yang mengarah pada ajakan atau desakan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan. Dampak yang terjadi dari kekerasan seksual ini adalah terbentuknya ketidakseimbangan mental, adanya rasa trauma, bahkan kehamilan pada perempuan tersebut.

Keempat, kekerasan finansial. Dalam hal ini, kaum perempuan mendapatkan kekerasan berupa tidak diberikannya kebutuhan finansialnya, tidak adanya tanggung jawab dari laki-laki sehingga kebutuhannya tidak terpenuhi. Namun, dalam penelitian ini, adanya kekerasan yang terjadi pada kaum perempuan Suriah adalah kekerasan dalam lingkup seksual, fisik, finansial, serta psikologis mereka; sehingga tidak adanya rasa aman dalam diri perempuan tersebut ketika harus berhadapan dengan para pejabat laki-laki, petugas pemberi bantuan, dan petugas sipil lainnya (Siti Ari Purnama, 2000).

 

- Advertisement -

Tentang Penulis

Anna Zakiyyah Derajat
Pemerhati Sastra dan Kajian Timur Tengah

Penulis Lainnya

65 KIRIMAN0 KOMENTAR
59 KIRIMAN0 KOMENTAR
16 KIRIMAN0 KOMENTAR
16 KIRIMAN0 KOMENTAR
10 KIRIMAN0 KOMENTAR
3 KIRIMAN0 KOMENTAR
0 KIRIMAN0 KOMENTAR
- Advertisement -

Terbaru