Genealogi dan kealpaan Sosialisasi Perbankan Syariah

Dalam beberapa bulan belakangan ini, yang menjadi perbincangan publik adalah tentang dunia perbankan syariah. Beberapa bank milik BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan BRI Syariah bergabung menjadi satu (merger) yang dikenal dengan Bank Syariah Indonesia (BSI). 

Terkait merger ketiga bank syariah tersebut, penulis menemukan kealpaan dalam sosialisasi proses migrasi terhadap para nasabah bank, yang pada akhirnya ini membuat ‘cacat’ prinsip syariah yang melekat pada identitasnya sebagai Bank Syariah. Namun, sebelum membahas hal tersebut, penulis ingin menjelaskan genealogi perbankan syariah yang jarang diketahui oleh masyarakat Muslim di Indonesia.

Genealogi Perbankan Syariah

Secara institusional, perbankan syariah memang tidak pernah dikenal di masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, dan Abbasiyah. Namun, prinsip-prinsip perbankan syariah dalam praktiknya telah dilakukan pada masa Islam awal seperti menghimpun dana, menerima dana, menyalurkan dana, dan bahkan meminjamkan dana. Pada masa Rasulullah praktik-praktik tersebut dilakukan oleh perorangan. Begitu pula di masa Bani Abbasiyah, fungsi-fungsi perbankan tersebut dilakukan secara individual.

Perkembangan perbankan ditandai dengan banyaknya jenis mata uang yang beredar, yang membutuhkan keahlian khusus untuk mengelolanya. Hal ini karena antara satu mata uang dengan mata uang yang lain memiliki kandungan logam mulia yang berbeda, sehingga otomatis memiliki nilai yang berbeda pula. Mereka yang memiliki keahlian khusus ini dikenal dengan naqid, sarraf dan jihbiz. (Adiwarman, 2004). 

Kegiatan yang awalnya dilakukan oleh perorangan, kemudian mengalami perkembangan yang pesat ke belahan dunia, termasuk Eropa. Transaksi perbankan di Eropa menggunakan instrument bunga yang dalam pandangan fikih adalah riba. Transaksi berbasis bunga ini semakin merebak karena adanya pembenaran pemakaian bunga (interest) di masa pemerintahan Raja Henry VIII (1545). Ketika raja Henry wafat, digantikan dengan Raja Edward VI, ia membatalkan kebolehan penggunaan bunga uang, tetapi hal ini tidak berlangsung lama, karena ketika wafat, Raja Edward digantikan oleh Ratu Elizabeth I yang kembali memperbolehkan praktek pembungaan uang (Adiwarman, 2004).

Bangsa Eropa melakukan ekspansi ke seluruh dunia, sehingga tak dapat dipungkiri, aktivitas perekonomian dunia didominasi oleh bangsa Eropa. Hal ini berlanjut hingga saat ini, di mana institusi perbankan yang ada di negara Muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa yang notabene berbasis bunga. Bunga uang dalam pandangan fikih dikategorikan sebagai riba. Kondisi ini mendorong sejumlah negara berpenduduk mayoritas Muslim untuk mendirikan perbankan syariah yang berbeda dengan prinsip-prinsip perbankan konvesional warisan Eropa. 

Malaysia adalah negara pertama yang mendirikan perbankan tanpa bunga (sekitar pertengahan tahun 1940-an). Kemudian diikuti oleh Pakistan di tahun 1950-an, dengan mendirikan lembaga perkreditan tanpa bunga. Namun kedua eksperimen tersebut belum berjalan sukses, yang kemudian diikuti oleh Mesir di tahun 1963 dengan pendirian Mit Gharm Saving Bank. 

Kondisi politik di Mesir menyebabkan bank ini mengalami kemunduran, dan diambil alih oleh Bank Sentral Mesir di tahun 1967. Namun, prinsip nir-bunga diteruskan oleh rezim Sadat, yang ingin menjalankan kembali bisnis berdasarkan konsep Mith Ghamr. Keberhasilan Mith Gharm ini memberi inspirasi ke seluruh dunia untuk membentuk lembaga keuangan berbasis syariah termasuk di Indonesia.

Di Indonesia, perbincangan dan diskusi mengenai keinginan mendirikan lembaga keuangan berbasis syariah sebagai pilar ekonomi mulai digaungkan oleh sejumlah tokoh seperti Karnaen A.Perwataatmaja, M.Dawam Raharjo, A.M.Syaifuddin, M.Amin Aziz dan tokoh lainnya. Beberapa uji coba pada skala yang relative masih terbatas telah diwujudkan, di antaranya pendirian Baitut Tamwil-Salman di Bandung, kemudian koperasi Ridho Gusti di Jakarta yang sempat tumbuh mengesankan. 

Kemudian, pendirian bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia mengadakan Lokakarya Bunga Bank di Cisarua Bogor Jawa Barat. Hasil dari Lokakarya itulah yang kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jakarta yang berlangsung pada tanggal 22 sampai 25 Agustus 1990. 

Berdasarkan amanat Munas MUI tersebut, maka dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia, dimana kelak kelompok kerja itu disebut dengan Tim Perbankan MUI yang bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. Sebagai bukti kerja Tim Perbankan MUI tersebut, maka lahirlah Bank Muamalat Indonesia dengan penandatanganan Akte Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia dengan modal awal sebesar Rp.106.126.382.000.  Terhitung 1 mei 1992 maka bank Muamalat mulai beroperasi (M.Syafii Antonio, 2001).

Perkembangan perbankan syariah terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Puncaknya pada tahun 2021, pemerintah mengambi inisiatif untuk menggabungkan tiga bank BUMN yang berbasis syariah yaitu PT Bank Syariah Mandiri Tbk, PT Bank BNI Syariah Tbk dan PT Bank BRI Syariah Tbk, menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan tiga bank tersebut diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021 oleh Presiden Joko Widodo. Setelah melakukan merger, maka BSI menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dengan total aset Rp.239,56 Triliun, memiliki lebih dari 1000 kantor cabang, 20.000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kealpaan Sosialisasi Bank Syariah Indonesia

Konsekuensi dari penggabungan tiga bank syariah salah satunya adalah penggantian buku rekening. Rekening lama dimigrasi secara massal ke Bank Syariah Indonesia. Segala fasilitas banking lama (ATM, Mobile Banking atau Internet Banking) dinon-aktifkan. Terkait migrasi ini, ada beberapa pertanyaan yang perlu diberikan dijawab dan disosialisasikan oleh pihak bank kepada para nasabah untuk menjaga kepercayaan mereka. 

Pertama, pembebanan biaya migrasi sejumlah Rp.6500, mengapa dibebankan kepada para nasabah? Bukankah migrasi adalah program pemerintah melalui BUMN yang melakukan merger? Mengapa tidak diambil dari keuntungan masing-masing perbankan yang sudah berjalan sebelumnya sebagai daya tarik bagi para nasabah? Kemanakah uang itu diperuntukkan? 

Tak berhenti sampai di sana. Setelah rekening dapat digunakan, termasuk penggunaan ATM dan Mobile Banking untuk mempermudah transaksi, para nasabah menemukan kembali hal yang baru, yaitu naiknya biaya transfer lintas bank, juga jasa-jasa lainnya seperti pembayaran listrik atau pembelian token listrik secara online.

Untuk memberikan rasionalisasinya, misalnya dalam kasus pembebanan biaya migrasi, dapat diambilkan contoh sederhana, yaitu di sebuah lembaga pendidikan, andai saja jumlah dosen, pegawai dan mahasiswa yang bermigrasi sejumlah 1000 orang, dikalikan Rp 6500. Maka akan terkumpul dana sebesar Rp.6.500.000.  Belum lagi biaya transfer lintas bank yang semula Rp 4500 menjadi Rp 6500. 

Andai saja dalam 1 hari masing-masing nasabah melakukan sekali saja transfer lintas bank, maka dapat dibayangkan berapa dana yang didapat BSI dari jasa wakalahnya. Semua pertanyaan itu tidak akan timbul jika sebelum terjadinya migrasi, para pelaku perbankan memberikan sosialisasi tentang biaya-biaya atau perubahan-perubahan biaya yang diberlakukan setelah proses merger terjadi. Sosialisasi yang menyentuh lapisan terbawah sekalipun, akan memberikan dampak positif terhadap “kerelaan nasabah akan migrasi”.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNKS) sebagai lembaga yang bertugas mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional, benar-benar diharapkan memberikan perhatian terhadap BSI, agar BSI benar-benar menjadi “industri halal” di bidang perbankan, sehingga Indonesia, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia memiliki ketahanan ekonomi yang membawa kebahagiaan dunia akhirat bagi seluruh masyarakatnya.

 

- Advertisement -

Tentang Penulis

Nofri Riawani
Penulis adalah dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menaruh perhatian pada isu-isu perbankan syariah, ekonomi Islam, dan lembaga keuangan Islam. Penulis dapat dihubungi melalui WA: 0823-8103-2149/ Email: nofririawani1110@gmail.com

Penulis Lainnya

65 KIRIMAN0 KOMENTAR
59 KIRIMAN0 KOMENTAR
16 KIRIMAN0 KOMENTAR
16 KIRIMAN0 KOMENTAR
10 KIRIMAN0 KOMENTAR
3 KIRIMAN0 KOMENTAR
0 KIRIMAN0 KOMENTAR
- Advertisement -

Terbaru